DONGENG PENDIDIKAN ACEH

MAU dengar dongeng pendidikan Aceh? Simak saja ringkih keluh anak-anak “lolos” alias tak terjaring di SNMPTN yang diumumkan lewat koran kemarin. Ironinya lagi, ranking secara nasional berada di urutan 33 (nomor 2 dari belakang) setelah Papua. Nervous, sebagai prestise mengagumkan dalam sejarah pendidikan di Aceh. Cuma bila dipandang dalam terminologi agama, termasuk katagori “terkutuk” karena mutu sekarang lebih buruk dari sebelumnya.

Siapa yang hendak kita tuding atas dosa generasi ini? Saya katakan terpundak pada lembaga teknis (dinas pendidikan) dan sekolah . Kecuali itu, kita orangtua pun selalu “menghitam-putihkan” pendidikan anak-anak kepada sekolah. Apalagi ada sikap sebagian orangtua yang bila anaknya berhasil, berdalih karena sianak memang pintar sendiri. Namun jika anaknya bodoh, gurulah yang bersalah. Ternyata, banyak orangtua kurang menghargai jasa guru. Lain lagi, lembaga teknis pendidikan (saya tak berani menyebut Dinas) sangat kurang apresiasi atas kedaulatan guru selama ini. Guru sendiri pun masih menganggap pekerjaannya adalah sekedar makan gaji. Guru hanya melakukan proses KBM sekedar kewajiban, belum menjadi kebajikan. Guru masih sering bersikap bukan mengajar anak-anak justru menghajarnya bertambah kurang ajar. Guru belum memposisikan diri sebagai pendidik di sekolah, tapi cenderung menjadi penyidik dengan wajah menyeramkan.

Sekarang buah dari proses pendidikan yang dilakonkan itu sudah kita lihat nyata. Sistem yang dibangun para pengelola teknis pendidikan hanya sekedar menargetkan prestise sudah terindikasi. Lihat saja anak-anak lulusan SMA di Aceh yang berhasil lulus UMB (Ujian Masuk Bersama) PTN hanya sekitar 20 persen, selebihnya anak-anak dari luar Aceh. Hal sama juga diamati pada SNMPT, hampir, semua fakultas favorit yang di Unsyiah, misal, masih didominasi anak-anak yang berasal dari SMA di luar Aceh. Maka sekarang marilah bertanya, mana itu produk sekolah unggulan, sekolah mandiri, sekolah reguler favorit yang selama ini kita dongengkan. Apalagi, kita pun sudah berbangga-bangga bahwa Aceh lulus 90 persen Ujian Nasional (UN). Namun jangankan bisa menerobos ke luar, melewati “besitang” (nama daerah perbatasan Sumatera Utara) saja belum bisa, bahkan anak-anak lulus SMA Aceh tersisih di kandangnya sendiri. Tentu, saya tak menafikan bahwa ada satu-dua yang lulus karena memang unggul, atau ada juga yang diketahui lulus SMPNT meskipun anak bodoh, tapi ada factor “X” yang mengawalnya di belakang sehingga bisa lulus. Dan itu kita anggap “kelainan”.

Bias pandang atas eksistensi pendidikan di Aceh selama ini sebagai kesalahan kolektif yang mesti disadari para pengelola pendidikan. Ironi, kebobrokan mutu ajar justru terjadi ketika daerah ini sudah pulih dari konflik dan bencana; terjadi ketika uang yang dialokasikan untuk sector pendidikan melimpah ruah. Tentu ada yang stagnan, karena kelulusan UN 2009 yang melebihi 90 persen, ternyata sama sekali tidak berkorelasi dengan tingkat kelulusan siswa di SNMPT, bahkan rangkin kelulusan secara nasional berada di urutan corot.

Kadang saya suka berpikir nakal, sehingga menduga tingginya kelulusan UN--boleh jadi sebagai rekayasa untuk menunjukkan suatu prestise atau biar dilihat “kita hebat” atau ada ungkapan sebagai menjaga “marwah bangsa”. Maka berbagai cara pun bisa dilakukan. Inilah penyakit menahun yang makin akut menjadi endemi di negeri kita, diidap para pejabat atau mereka yang diberi amanah oleh kita rakyat biasa ini.

Ada benarnya ngocehan Sayuthi, ketua Kobar GB (guru bersatu) Aceh dalam forum seminar yang dihadiri seribuan guru di gedung sosial Aceh, beberapa waktu lalu. Katanya, guru-guru dikerahkan untuk membantu jawaban anak-anak ketika UN, itu sama saja menistakan kedaulatan kaum guru. Dan untuk apa UN karena sama saja telah menggiring untuk mengajarkan anak-anak menjadi malas, akhirnya menciptakan generasi bangsa pengemis. “Kenapa tidak, anak-anak tak perlu susah-susah, toh akhirnya ketika UN akan dibantu guru yang dikerahkan secara sistemis oleh lembaga,” ujarnya. Jika benar apa yang diungkapkannya itu, maka betul pula asumsi Anas M Adam, yang menulis (opini Serambi, Mai 2009) bahwa sebenarnya yang sangat takut UN adalah kepala dinas, kepala sekolah, atau guru, karena mereka bisa dikritik masyarakat atau hilang jabatan.

Mengamati realitas saat ini, mutu pendidikan Aceh ibarat dongeng pengantar tidur untuk bisa bermimpi-mimpi. Hirarki dalam kelembagaan pendidikan cenderung melanggengkan sikap feodal, telah menumbuhkan sikap aristokrat daripada sikap demokrat. Di bawah hegemoni kekuasaan sistem pendidikan telah melahirkan para ‘agen intelektual’ atau commissars , menurut Noam Chomsky, yang hidupnya bergantung dan caranya melayani kepentingan atau memenuhi kebutuhan penguasa. Tugas para ‘agen intelektual adalah mereproduksi pengetahuan atau kebenaran para penguasa

Masih panjang sebenarnya rentetan kritik dan analisis yang memperlihatkan kondisi yang memprihatinkan dari sistem pendidikan Aceh saat ini. Sayangnya, bagi kaum skeptis sudah jelas bahwa ketika kritik muncul maka hanya menjadi penunggu tong sampah. Artinya penyelenggara pendidikan formal telah mengabaikan kehendak masyarakat. Tidak berlebihan kalau kemudian masyarakat yang merasa diabaikan, karena Negara telah gagal memberikan pelayanan pendidikan tebaik bagi masyarakatnya.

Sejatinya pendidikan yang berfungsi untuk mencerdaskan anak bangsa, namun dikotori dengan berbagai intrik dan kehendak politik dimana-mana. Akhirnya, kebobrokan atas pendidikan bagaikan kentut yang tak berbunyi dan tak berbentuk namun baunya menyengat kemana-mana. Maka kita akan menyaksikan generasi bangsa Aceh sedang menuju lorong kelam yang sesak dongeng atmosfer kebangkitan dalam mimpi.